Akibat tingginya inflasi karena kenaikan harga minyak dunia dan bahan pangan, INDEF memprediksi angka kemiskinan pada 2009 akan melonjak lima juta jiwa menjadi 40,4 juta jiwa atau naik 16,8 persen. Namun karena tahun itu Pemilu digelar, angka kemiskinan akan rawan dimanipulasi.
Ekonom INDEF, M Ikhsan Modjo, mengatakan, angka kemiskinan dalam prediksi INDEF dan pemerintah dari kuartal pertama 2007 ke kuartal pertama 2008 relatif sama. Saat itu kemiskinan turun dari 37,7 juta jiwa (16,58 persen) menjadi 35 juta jiwa (15,42 persen). Itu terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu cukup tinggi, 6,4 persen.
Namun tingkat inflasi 2008 ini diperkirakan akan jauh lebih tinggi daripada 2007. APBNP mematok inflasi 7,5 persen, namun hingga semester pertama inflasi versi pemerintah sudah mencapai 11,03 persen. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 2008 6,2 persen, sementara INDEF lebih konservatif dengan angka prediksi 5,85 persen.
''Kami perkirakan inflasi tahun ini akan mencapai 12,5 persen. Dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, kemiskinan 2009 akan melonjak drastis, bertambah lima juta jiwa,'' kata Ikhsan dalam diskusi yang digelar INDEF di Jakarta, Kamis (10/7).
Dia juga mengingatkan, prediksi INDEF itu bisa saja berbeda dengan angka resmi pemerintah karena tahun depan sudah digelar pemilu. ''Dengan memakai metodologi yang berbeda, perbedaan angka kemiskinan bisa sampai 1,5 persen,'' ujar dia.
Sementara itu, menurut Managing Director Econit Advisory Group, Hendri Saparini, dalam suatu pernyataan sebelumnya, mengatakan, meningginya jumlah angka kemiskinan ini merupakan salah satu hasil yang mengecewakan selama empat tahun pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Menurutnya, kehidupan rakyat semakin sulit, daya beli merosot, pengangguran semakin tinggi, dan kemiskinan bertambah.
"Angka kemiskinan meningkat dari 36,1 juta orang (16,7%) pada 2004 menjadi 39,3 juta orang (17,8%) pada 2006, dan 37,17 juta orang (16,58%) pada 2007. Indikator makro ekonomi, baik tahunan maupun lima tahun, berada jauh di bawah target, Pertumbuhan ekonomi, misalnya, hanya 6,4% dalam APBN-P 2008, padahal ditargetkan 6,8% dalam APBN 2008.
Untuk mengerem laju pertambahan penduduk miskin, menurut Ketua Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Mahmud Thoha, dalam pernyataan sebelumnya mengatakan pemerintah seharusnya mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
“Penyerapan investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) terbukti rendah, karena itu ikutilah jejak Thailand yang bisa menjadi maju karena mengutamakan sektor UMKM-nya,” tegasnya.
Dijelaskannya, pemerintah bisa memenuhi target pertumbuhan ekonominya 6,5 persen pada 2007 dari UMKM, karena dengan pertumbuhan sebesar itu maka diperlukan rasio investasi terhadap PDB sekitar 30 persen.
“Jadi nilai PDB riil 2007 diperkirakan 1.967 triliun karena itu nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 590 triliun, padahal nilai realisasi PMDN dan PMA hingga Oktober 2006 baru mencapai Rp 55 triliun,” imbuhnya.
