Rp 818 T Lenyap di Bursa Akibat Dampak Krisis Finansial Global

JAKARTA - Harga yang harus dibayar Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat dampak krisis finansial global benar-benar mahal. Merujuk data terkini BEI, sejak mencapai titik tertinggi 9 Januari lalu hingga transaksi dihentikan 8 Oktober, pelaku bursa sudah kehilangan lebih dari Rp 800 triliun.

Pada 9 Januari indeks harga saham gabungan (IHSG) menyentuh level 2.830,26 dengan kapitalisasi pasar (market capitalization) Rp 2.063 triliun. Pascalibur Lebaran, ketika bursa kembali dibuka pada 6 Oktober, kapitalisasi pasar masih Rp 1.464 triliun. Ketika bursa ditutup sementara pekan lalu, kapitalisasi pasar drop menjadi Rp 1.167 triliun.

Dengan begitu, sejak awal tahun hingga bursa ditutup, kapitalisasi pasar telah tergerus Rp 818 triliun. Namun, jika dihitung dari posisi indeks di rekor tertinggi 9 Januari, kapitalisasi pasar atau total harga saham dikalikan jumlah saham beredar sudah anjlok Rp 890 triliun.

''Bursa di Indonesia memang sangat bergantung pada kondisi bursa regional dan global,'' tutur Kepala Riset PT Recapital Securities Poltak Hotradero di Jakarta kemarin (15/10).

Dari lantai BEI, IHSG kemarin dilanda aksi ambil untung setelah dua hari terakhir menguat. Indeks longsor 35,56 poin atau 2,29 persen menuju 1.520,407. Sebanyak 140 saham turun harga, 37 naik, dan 140 lainnya tidak berubah dengan total transaksi Rp 2,7 triliun.

Pergerakan indeks paralel dengan jatuhnya bursa kawasan. Kecuali indeks Nikkei di Jepang yang terkerek 1,06 persen, semua bursa regional menuju teritori negatif. Indeks Hang Seng di Hongkong minus 4,96 persen, indeks Shanghai tertebas 1,12 persen, dan Kospi Korsel ambles 2 persen. Dari Amerika, indeks Dow Jones tadi malam dibuka turun 3 persen atau 285,22 ke posisi 9.025,77 akibat berita negatif turunnya kinerja sektor ritel.

Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia Budi Ruseno menuturkan, pada rentang waktu medium, indeks menguji batas bawah di level 1.352 dan resisten jangka menengah di 1.800. ''Secara medium, indeks masih mengarah ke level tersebut,'' tutur direktur PT Bhakti Capital Securities itu.

Berdayakan Lokal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas penanganan krisis global di gedung utama Sekretariat Negara. Selain para menteri dan pengusaha, SBY mengundang gubernur se-Indonesia serta ketua Kadin provinsi.

Menurut SBY, para gubernur dan ketua Kadin sengaja dihadirkan dalam rapat kabinet untuk menyatukan komitmen, tindakan, dan langkah guna mengamankan perekonomian nasional dari dampak krisis keuangan. ''Keberhasilan sangat ditentukan oleh sinergi antara pusat dan daerah. Kita harus satu langkah. Para gubernur jangan menyelamatkan diri sendiri di tengah situasi seperti ini,'' kata SBY.

Peran gubernur, lanjut SBY, harus menjadi motivator dan mencari kesempatan di daerah masing-masing. ''Gubernur tidak hanya bersifat administratif. Sekarang, gubernur bersama pemerintah pusat bisa bersama-sama berkomunikasi dalam mengambil kebijakan,'' katanya.

Setelah sidang kabinet, Plt Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berupaya menstabilkan sektor-sektor industri, mulai yang kecil hingga besar. Sektor riil akan dipetakan dan diberi perhatian khusus, terutama yang memiliki peran dalam ekspor dan penciptaan lapangan kerja. ''Itu komitmen kita untuk mendorong sektor riil terus bergerak,'' ujarnya.

Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat mengatakan, dalam sidang kabinet yang digelar pukul 14.00-17.00 itu disimpulkan, untuk keluar dari krisis, Indonesia tidak bisa mengandalkan bantuan luar negeri. Pada krisis 1998, Indonesia banyak dibantu lembaga keuangan dari berbagai negara. ''Sekarang lembaga-lembaga keuangan itu terkena krisis. Kita harus mengandalkan dari dalam negeri,'' kata Hidayat.

Menurut Hidayat, untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 6 persen, sektor riil harus berjalan. Daya beli masyarakat juga harus dipertahankan. ''Capital inflows untuk investasi harus terjadi. Itu semua terwujud kalau kita lakukan efisiensi, pembenahan, dan tidak ada kompromi,'' kata Hidayat.

Selain itu, presiden menginstruksi seluruh gubernur untuk menggunakan produksi dalam negeri. Semua proyek APBN dan APBD harus menggunakan komponen dalam negeri. ''Ini sudah menjadi instruksi mulai sekarang. Kampanye mencintai produk dalam negeri secara besar-besaran segera dilakukan,'' kata Hidayat.

Hidayat memprediksi, krisis di Indonesia berlangsung dua tahun dan maksimal empat tahun. Dalam kurun waktu itu, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat harus seirama. ''Teman-teman Kadin di daerah akan bertemu kepala daerah setempat guna menyamakan langkah,'' katanya.

Selain itu, Kadin mendukung langkah pemerintah menyelamatkan perusahaan nasional, termasuk Grup Bakrie. Menurut Hidayat, Bakrie merupakan simbol perusahaan nasional, sehingga pantas diselamatkan. ''Mudah-mudahan bisa. Saya dalam posisi berpihak pada langkah itu,'' kata Hidayat.

Ajukan Utang USD 5 M

Di sisi lain, pemerintah saat ini melobi Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional. Pemerintah berharap mendapat tambahan utang USD 5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk memperkuat anggaran jika pertumbuhan ekonomi meleset di bawah 6 persen.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, saat ini yang sudah memberikan komitmen adalah Bank Dunia. Namun, hanya disanggupi USD 2 miliar. ''Ternyata yang mengajukan pinjaman tidak hanya Indonesia,'' kata Paskah setelah sidang kabinet kemarin.

Menurut Paskah, pemerintah tetap mengusahakan dari lembaga keuangan multilateral lain. ''Saya sudah melobi Islamic Development Bank (IDB). Mungkin cair USD 1 miliar,'' katanya.

Pinjaman itu hanya untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi defisit APBN meleset gara-gara pertumbuhan tidak mencapai 6 persen. Jika pertumbuhan mencapai 6 persen, pinjaman tidak digunakan. ''Ini semua untuk memperkuat ekonomi domestik,'' ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, negara-negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang, dan Korsel akan membentuk crisis fund. Indonesia ikut menjadi pemrakarsa pembentukan kelompok tersebut. ASEAN plus 3 sepakat mengumpulkan dana untuk menghadapi krisis.

''Di situ semua negara ASEAN ada. Jadi, sudah diatur berapa jumlahnya, cara pengumpulan dan penggunaannya bila ada salah satu negara anggota yang membutuhkan,'' jelas Sri Mulyani.

Dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN di Dubai, Uni Emirat Arab, pekan lalu disepakati pembuatan rincian proses, jumlah, dan mekanisme pengumpulan dananya. ''Sekarang sedang disusun dan dipercepat,'' katanya.

Sepakati Asumsi RAPBN 2009

Setelah melalui pembahasan maraton tiga hari, akhirnya Panitia Anggaran (Panggar) DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro RAPBN 2009 yang baru.

Ketua Panja Asumsi RAPBN di Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, asumsi baru yang disepakati merupakan pendekatan yang lebih realistis atas perkembangan global terkini. ''Ini agar APBN 2009 lebih realistis dan mendorong pemerintah agar lebih bekerja keras mencapai target,'' ujarnya saat rapat Panggar tadi malam (15/10).

Asumsi pertama yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 6 persen. Asumsi tersebut lebih rendah daripada kesepakatan awal 6,3 persen atau masih dalam range usul terbaru pemerintah 5,5-6,1 persen.

Menurut Suharso, angka pertumbuhan 6 persen telah mempertimbangkan perlambatan laju pertumbuhan perekonomian dunia serta mempertahankan prioritas program pembangunan yang telah direncanakan di RKP 2009.

Asumsi kedua tentang inflasi disepakati 6,2 persen atau lebih rendah dari usul terbaru pemerintah 7 persen. Perkiraan inflasi tersebut didukung kecenderungan penurunan harga minyak dan komoditas.

Asumsi ketiga terkait nilai tukar rupiah disepakati Rp 9.400 per USD atau lebih rendah dari usul pemerintah Rp 9.500. Asumsi keempat suku bunga SBI 3 bulan disepakati 7,5 persen, atau lebih rendah dari usul 8,5 persen. Asumsi kelima harga minyak disepakati USD 80 per barel atau lebih rendah dari usul pemerintah USD 85 per barel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengapresiasi positif semua asumsi baru yang disepakati. ''Ini cukup tepat untuk merespons situasi global yang bergerak dinamis dan sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir,'' ujarnya.

Gubernur BI Boediono mengatakan, pihaknya mendukung kesepakatan asumsi baru. ''Ini menciptakan postur APBN yang saya kira sangat bagus. Saya yakin, ini direspons positif pasar,'' katanya. (eri/wir/owi/tom/oki)
JAKARTA - Harga yang harus dibayar Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat dampak krisis finansial global benar-benar mahal. Merujuk data terkini BEI, sejak mencapai titik tertinggi 9 Januari lalu hingga transaksi dihentikan 8 Oktober, pelaku bursa sudah kehilangan lebih dari Rp 800 triliun.

Pada 9 Januari indeks harga saham gabungan (IHSG) menyentuh level 2.830,26 dengan kapitalisasi pasar (market capitalization) Rp 2.063 triliun. Pascalibur Lebaran, ketika bursa kembali dibuka pada 6 Oktober, kapitalisasi pasar masih Rp 1.464 triliun. Ketika bursa ditutup sementara pekan lalu, kapitalisasi pasar drop menjadi Rp 1.167 triliun.

Dengan begitu, sejak awal tahun hingga bursa ditutup, kapitalisasi pasar telah tergerus Rp 818 triliun. Namun, jika dihitung dari posisi indeks di rekor tertinggi 9 Januari, kapitalisasi pasar atau total harga saham dikalikan jumlah saham beredar sudah anjlok Rp 890 triliun.

''Bursa di Indonesia memang sangat bergantung pada kondisi bursa regional dan global,'' tutur Kepala Riset PT Recapital Securities Poltak Hotradero di Jakarta kemarin (15/10).

Dari lantai BEI, IHSG kemarin dilanda aksi ambil untung setelah dua hari terakhir menguat. Indeks longsor 35,56 poin atau 2,29 persen menuju 1.520,407. Sebanyak 140 saham turun harga, 37 naik, dan 140 lainnya tidak berubah dengan total transaksi Rp 2,7 triliun.

Pergerakan indeks paralel dengan jatuhnya bursa kawasan. Kecuali indeks Nikkei di Jepang yang terkerek 1,06 persen, semua bursa regional menuju teritori negatif. Indeks Hang Seng di Hongkong minus 4,96 persen, indeks Shanghai tertebas 1,12 persen, dan Kospi Korsel ambles 2 persen. Dari Amerika, indeks Dow Jones tadi malam dibuka turun 3 persen atau 285,22 ke posisi 9.025,77 akibat berita negatif turunnya kinerja sektor ritel.

Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia Budi Ruseno menuturkan, pada rentang waktu medium, indeks menguji batas bawah di level 1.352 dan resisten jangka menengah di 1.800. ''Secara medium, indeks masih mengarah ke level tersebut,'' tutur direktur PT Bhakti Capital Securities itu.

Berdayakan Lokal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas penanganan krisis global di gedung utama Sekretariat Negara. Selain para menteri dan pengusaha, SBY mengundang gubernur se-Indonesia serta ketua Kadin provinsi.

Menurut SBY, para gubernur dan ketua Kadin sengaja dihadirkan dalam rapat kabinet untuk menyatukan komitmen, tindakan, dan langkah guna mengamankan perekonomian nasional dari dampak krisis keuangan. ''Keberhasilan sangat ditentukan oleh sinergi antara pusat dan daerah. Kita harus satu langkah. Para gubernur jangan menyelamatkan diri sendiri di tengah situasi seperti ini,'' kata SBY.

Peran gubernur, lanjut SBY, harus menjadi motivator dan mencari kesempatan di daerah masing-masing. ''Gubernur tidak hanya bersifat administratif. Sekarang, gubernur bersama pemerintah pusat bisa bersama-sama berkomunikasi dalam mengambil kebijakan,'' katanya.

Setelah sidang kabinet, Plt Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berupaya menstabilkan sektor-sektor industri, mulai yang kecil hingga besar. Sektor riil akan dipetakan dan diberi perhatian khusus, terutama yang memiliki peran dalam ekspor dan penciptaan lapangan kerja. ''Itu komitmen kita untuk mendorong sektor riil terus bergerak,'' ujarnya.

Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat mengatakan, dalam sidang kabinet yang digelar pukul 14.00-17.00 itu disimpulkan, untuk keluar dari krisis, Indonesia tidak bisa mengandalkan bantuan luar negeri. Pada krisis 1998, Indonesia banyak dibantu lembaga keuangan dari berbagai negara. ''Sekarang lembaga-lembaga keuangan itu terkena krisis. Kita harus mengandalkan dari dalam negeri,'' kata Hidayat.

Menurut Hidayat, untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 6 persen, sektor riil harus berjalan. Daya beli masyarakat juga harus dipertahankan. ''Capital inflows untuk investasi harus terjadi. Itu semua terwujud kalau kita lakukan efisiensi, pembenahan, dan tidak ada kompromi,'' kata Hidayat.

Selain itu, presiden menginstruksi seluruh gubernur untuk menggunakan produksi dalam negeri. Semua proyek APBN dan APBD harus menggunakan komponen dalam negeri. ''Ini sudah menjadi instruksi mulai sekarang. Kampanye mencintai produk dalam negeri secara besar-besaran segera dilakukan,'' kata Hidayat.

Hidayat memprediksi, krisis di Indonesia berlangsung dua tahun dan maksimal empat tahun. Dalam kurun waktu itu, pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat harus seirama. ''Teman-teman Kadin di daerah akan bertemu kepala daerah setempat guna menyamakan langkah,'' katanya.

Selain itu, Kadin mendukung langkah pemerintah menyelamatkan perusahaan nasional, termasuk Grup Bakrie. Menurut Hidayat, Bakrie merupakan simbol perusahaan nasional, sehingga pantas diselamatkan. ''Mudah-mudahan bisa. Saya dalam posisi berpihak pada langkah itu,'' kata Hidayat.

Ajukan Utang USD 5 M

Di sisi lain, pemerintah saat ini melobi Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional. Pemerintah berharap mendapat tambahan utang USD 5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk memperkuat anggaran jika pertumbuhan ekonomi meleset di bawah 6 persen.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, saat ini yang sudah memberikan komitmen adalah Bank Dunia. Namun, hanya disanggupi USD 2 miliar. ''Ternyata yang mengajukan pinjaman tidak hanya Indonesia,'' kata Paskah setelah sidang kabinet kemarin.

Menurut Paskah, pemerintah tetap mengusahakan dari lembaga keuangan multilateral lain. ''Saya sudah melobi Islamic Development Bank (IDB). Mungkin cair USD 1 miliar,'' katanya.

Pinjaman itu hanya untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi defisit APBN meleset gara-gara pertumbuhan tidak mencapai 6 persen. Jika pertumbuhan mencapai 6 persen, pinjaman tidak digunakan. ''Ini semua untuk memperkuat ekonomi domestik,'' ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, negara-negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang, dan Korsel akan membentuk crisis fund. Indonesia ikut menjadi pemrakarsa pembentukan kelompok tersebut. ASEAN plus 3 sepakat mengumpulkan dana untuk menghadapi krisis.

''Di situ semua negara ASEAN ada. Jadi, sudah diatur berapa jumlahnya, cara pengumpulan dan penggunaannya bila ada salah satu negara anggota yang membutuhkan,'' jelas Sri Mulyani.

Dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN di Dubai, Uni Emirat Arab, pekan lalu disepakati pembuatan rincian proses, jumlah, dan mekanisme pengumpulan dananya. ''Sekarang sedang disusun dan dipercepat,'' katanya.

Sepakati Asumsi RAPBN 2009

Setelah melalui pembahasan maraton tiga hari, akhirnya Panitia Anggaran (Panggar) DPR dan pemerintah menyepakati asumsi makro RAPBN 2009 yang baru.

Ketua Panja Asumsi RAPBN di Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengatakan, asumsi baru yang disepakati merupakan pendekatan yang lebih realistis atas perkembangan global terkini. ''Ini agar APBN 2009 lebih realistis dan mendorong pemerintah agar lebih bekerja keras mencapai target,'' ujarnya saat rapat Panggar tadi malam (15/10).

Asumsi pertama yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 6 persen. Asumsi tersebut lebih rendah daripada kesepakatan awal 6,3 persen atau masih dalam range usul terbaru pemerintah 5,5-6,1 persen.

Menurut Suharso, angka pertumbuhan 6 persen telah mempertimbangkan perlambatan laju pertumbuhan perekonomian dunia serta mempertahankan prioritas program pembangunan yang telah direncanakan di RKP 2009.

Asumsi kedua tentang inflasi disepakati 6,2 persen atau lebih rendah dari usul terbaru pemerintah 7 persen. Perkiraan inflasi tersebut didukung kecenderungan penurunan harga minyak dan komoditas.

Asumsi ketiga terkait nilai tukar rupiah disepakati Rp 9.400 per USD atau lebih rendah dari usul pemerintah Rp 9.500. Asumsi keempat suku bunga SBI 3 bulan disepakati 7,5 persen, atau lebih rendah dari usul 8,5 persen. Asumsi kelima harga minyak disepakati USD 80 per barel atau lebih rendah dari usul pemerintah USD 85 per barel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengapresiasi positif semua asumsi baru yang disepakati. ''Ini cukup tepat untuk merespons situasi global yang bergerak dinamis dan sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir,'' ujarnya.

Gubernur BI Boediono mengatakan, pihaknya mendukung kesepakatan asumsi baru. ''Ini menciptakan postur APBN yang saya kira sangat bagus. Saya yakin, ini direspons positif pasar,'' katanya. (eri/wir/owi/tom/oki)