Kudeta Soeharto Atas Soekarno

Manfaatkan Perintah Pangti!
SINAR HARAPAN Minggu, 27 Januari 2008
Oleh Daud Sinjal

Jakarta, 1 Oktober 1965. Dini hari itu terjadi percobaan kudeta. Panglima Angkatan Darat dan lima pejabat terasnya diculik dan belum diketahui nasibnya. Presiden Soekarno yang diselamatkan ke Istana Bogor menyatakan mengambil alih pimpinan AD, dan menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro, Asisten III urusan personel di MBAD, sebagai pelaksana hariannya. Line of succesion–pada keadaan darurat perang– padahal mengatur kepanglimaan AD otomatis jatuh ke pundak Panglima Kostrad apabila Panglima AD gugur atau ditawan.

Sejak 1 Oktober siang, para jenderal AD, termasuk Menko Hankam/KASAB Jenderal Nasution yang lolos dari penyergapan musuh sudah berkumpul di Markas Kostrad di Merdeka Timur. Tapi malam harinya, markas itu dikosongkan karena terancam serangan udara. Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani (dulu kepangkatan perwira tinggi AU juga memakai istilah laksamana) sudah mengeluarkan ancaman akan bertindak apabila Kostrad menyerbu pangkalan AU Halim PK.

Sore itu, pasukan RPKAD memang sudah meningkar wilayah Halim untuk mencari jenderal-jenderal AD yang diculik. Markas Kostrad dipindahkan ke perkampungan atlet internasional Senayan (kini Plaza Senayan dan Hotel Atlit), lalu siang keesokan harinya dipindahkan lagi ke kompleks Pusdik Departemen Sosial yang terletak di tepi perkebunan karet di Kelurahan Gandaria Selatan. Lokasi itu kini terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi, yang menuju ke Pondok Indah Mall.Sore itu di markas darurat Kostrad di Gandaria Selatan tersebut terlihat kesibukan pasukan pengawal yang mempersiapkan keberangkatan Panglima Kostrad Mayjen Soeharto yang dipanggil Presiden untuk menghadap di Istana Bogor. Soeharto berangkat ke Bogor dengan pengawalan sejumlah panser, dan baru kembali menjelang tengah malam.Para jenderal segera berkumpul di sebuah ruangan untuk mendengar laporan tentang pertemuan Bogor itu. Untuk diketahui, kompleks Pusdik Depsos itu terdiri dari sejumlah bangunan berujud sekolahan dengan ruang-ruang kelasnya. Jendela-jendelanya dibiarkan terbuka, tapi karena tingkapnya cukup tinggi, orang di luar tidak bisa melongok ke dalam. Percakapan di dalam tak bisa terdengar, dengungnya saja yang terpantul keluar. Namun ada satu suara yang cukup jelas terdengar. Bunyinya: “Manfaatkan perintah Pangti!”. Itu adalah logat Bataknya Jenderal Nasution.

KopkamtibJenderal Soeharto melaporkan bahwa Presiden mengambil alih kepemimpinan AD, menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagi pelaksana sehari-hari, dan kepadanya “hanya diberi” tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban seperti sebelum kejadian 1 Oktober. Soeharto tampaknya kecewa dengan keputusan Presiden itu, tapi Nasution, yang paling senior di pertemuan itu segera saja menegaskan agar Soeharto menjalankan perintah dari presiden, Panglima Tertinggi (Pangti). Maka, seminggu kemudian, Soeharto membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan mengangkat dirinya sendiri sebagai panglimanya. Minggu berikutnya, ia melancarkan pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya. Tanpa jabatan sebagai Panglima AD, wewenang sebagai Pangkopkamtib ternyata lebih efektif. Toh pertengahan Oktober, Pangti mengangkatnya juga sebagai Menteri/Panglima AD. Lalu 1 November, Presiden mengukuhkan Kopkamtib.Pembentukan Kopkamtib inilah yang menjadi kunci pertama yang membuka jalan kekuasaan Jenderal Soeharto. Maka, beranjak dari perintah Pangti di awal Oktober 1965 itu, Soeharto secara bertahap dan persisten membangun kekuatannya. Untuk itu, kalau perlu, dengan gertakan darah. Presiden Soekarno dan para elite pendukungnya dikejutkan oleh operasi pasukan Kostrad dan RPKAD yang merenggut ratusan ribu nyawa rakyat biasa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Fact finding commision dibentuk untuk mencari tahu. Tapi segera saja Soeharto tak lagi dipandang sebelah mata. Dalam waktu singkat–Oktober sampai November, ia telah menjadi Panglima AD, Pangkopkamtib, dan Perwira Penyerah Perkara untuk menyeret para pelaku percobaan kudeta G-30-S ke Mahkamah Militer Luar Biasa. Tahun beralih ke 1966, Soeharto sudah menjadi tokoh determinan dalam perubahan nasib bangsa dan negara. Ia tinggal berhadapan dengan Presiden Soekarno, sehingga masa-masa itu Indonesia disebut berada di bawah dualisme kepemimpinan. Namun, Soeharto lebih unggul di kancah real politics dan pergerakan masyarakat yang menuntut perubahan. Di pihaknya, ada kekuatan mahasiwa yang tiap hari bergerak dan para teknokrat yang memang sudah bergabung di forum Seskoad. Ia pun didukung oleh kekuatan riel AD, yakni Kostrad, resimen pasukan khusus RPKAD, Pusat Kavaleri. Di dalam kesatuan Kostrad terdapat dua batalyon elite Siliwangi.

Super SemarSoeharto berada di struktur resmi pemerintahan Soekarno, tapi juga berada di belakang penggalangan untuk menurunkan Soekarno. Maka ia lebih suka mangkir dari sidang kabinet dengan alasan sakit. Soeharto tidak hadir pada sidang kabinet 11 Maret 1966.Dalam pada itu, di luar istana berbaris satuan-satuan tentara tanpa tanda kesatuan. Di antara perwira pengawal istana dan perwira pasukan “liar” ada yang saling menyapa karena kenal. Komandan pengawal bertanya apa maksud dari pasukan yang berkeliaran itu. Dijawab, “menangkap Subandrio”. Secarik informasi tentang pasukan tanpa tanda pengenal itu masuk ruang sidang.

Presiden membacanya, menyadari bahwa Soeharto tidak hadir di sidang itu, ia memutuskan untuk menyingkir. Subandrio yang juga membaca memo itu berlari mengikuti Presiden Soekarno yang diterbangkan dengan helikopter ke Bogor.Selanjutnya adalah cerita tentang Surat Perintah 11 Maret (Super Semar) yang terkenal itu. Isinya adalah soal menjamin keamanan, mirip perintah yang diberikan pada 2 Oktober 1965. Lalu, menjaga keselamatan Soekarno bersama keluarga, serta menjaga ajaran-ajarannya. Super Semar itu juga berisi perintah untuk berkoordinasi erat dengan angkatan-angkatan bersenjata lainnya (AL, AU, Kepolisian). Harap diingat, waktu itu angkatan bersenjata belum terintegrasi, masing-masing jalan sendiri. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Super Semar itu juga memerintahkan Soeharto untuk tetap melapor kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS. Dengan wewenang Super Semar, Soeharto membereskan kekuatan politik kiri sekaligus menghapuskan dualisme kepemimpinan. Soekarno bereaksi keras dan menyatakan dirinya masih berkuasa penuh dan hanya bertanggung jawab pada MPRS dan Tuhan.Tapi dengan lugas, Soeharto membawa urusan Super Semar itu ke sidang MPRS (Juni 1966). Lembaga tertinggi negara itu mengukuhkan Super Semar sebagai Tap MPRS dan menetapkan Soeharto sebagai pengembannya. Dengan Tap IX/MPRS/1966 itu, Soeharto juga menjadi mandataris MPRS yang secara konstitusional statusnya sederajat dengan mandataris Soekarno. Maka ia tidak perlu lagi harus melapor kepada Presiden. Tepat setahun setelah keluarnya Super Semar, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai Presiden, dan Soeharto, pengemban Tap IX/MPRS/1966 diangkat sebagai Pejabat Presiden. Inilah yang kemudian disebut orang luar sebagai creeping coup d’etat, kudeta dengan mengendap-endap. Setahun setelah itu, Soeharto menjadi presiden penuh.

Daud Sinjal
Penulis adalah wartawan senior.
Anggota staf Biro Juru bicara Menko Hankam/KASAB 1964-1966