Rahasia Umur Panjang Soeharto Semedi di Gunung Lawu

Rahasia Umur Panjang Soeharto Semedi di Gunung Lawu

Jakarta (SIB)Soeharto kembali masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) untuk kesekian kalinya. Kali ini, Soeharto dikabarkan mengalami penyakit yang lebih serius dibanding sebelumnya. Di antara para tokoh sebayanya, Soeharto paling panjang umur. Bagaimana kiat-kiat Soeharto panjang usia?Detikcom melalui detikportal pernah memberitakan laporan khusus mengenai hal ini. Salah satu hal yang dilakukan Soeharto adalah melakukan hal-hal mistis. Maklum, jenderal bintang lima ini memang orang Jawa yang benar-benar menghayati dan menghormati budaya-budaya Jawa.Berikut cuplikan laporan khusus detikportal yang dipublikasikan pada 15 Juni 2006 lalu. Untuk selengkapnya baca di: Laku di Gunung Lawu:Faktanya Soeharto masih berumur panjang. Ia memang sakit-sakitan selama 7 tahun setelah lengser dari presiden. Berkali-kali ia harus keluar masuk rumah sakit. Tapi purnawirawan Jenderal Besar ini selalu kembali pulih dan pulang ke rumahnya.Tidak jarang usia panjang Soeharto menerbitkan tanya. Apalagi teman-teman seperjuangannya telah banyak yang dipanggil yang maha kuasa. Dua orang yang pernah menjadi wakil presiden Soeharto seperti Umar Wirahadikusumah dan Sudharmono, telah meninggal dunia. Bahkan Notosuwito, adik Soeharto juga telah meninggal mendahului kakaknya.Dan di negeri ini, di mana klenikisme masih hidup subur, orang pun mulai membuat penghubungan. Sebagai orang Jawa yang budayanya kental dengan mitos, rahasia umur Soeharto pun lantas dihubungkan dengan hal-hal mistis.Ada yang mempercayai Soeharto panjang umur karena memiliki kesaktian dari ritual mistis yang dilakoninya. Banyak juga yang menyatakan meski sakit-sakitan, Soeharto akan sulit meninggal karena belum melepas jimat yang dipakainya selama berkuasa. Benarkah demikian?Sumber orang dekat dan yang pernah mengenal Soeharto membenarkan Soeharto dekat dengan dunia mistis. Ia melakoni ritual mistis, mengoleksi pusaka dan jimat untuk menambah kekuatan serta mempunyai pendamping roh halus.Kedekatan dengan dunia mistis itu, mungkin diwarisi Soeharto dari ibunya, Sukirah. Dikisahkan, setelah Soeharto lahir, Sukirah menghilang selama 40 hari lamanya. Tak seorang pun yang tahu ke mana dia pergi. Setelah pulang ia mengaku bertapa untuk masa depan anaknya yang baru dilahirkannya itu.Namun pendalaman Soeharto pada dunia mistis diperoleh dari Kiai Daryatmo, seorang guru agama dan mistik Jawa. Dari kiai ini, Soeharto muda mendapat pengetahuan tentang pengobatan, tentang laku, dan tentang semedi. Dalam bukunya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, nama Daryatmo disebut-sebut.Soeharto mengakui Daryatmo banyak memberi inspirasi dalam perjalanan hidupnya. Bahkan sampai menjadi presiden. Mantan Menteri Penerangan Mashuri bahkan pernah menuturkan, setiap bulan sedikitnya satu kali, Soeharto datang menemui Daryatmo untuk minta petunjuk.Ritual mistis yang dijalani Soeharto adalah bersemedi atau bertapa di tempat-tempat keramat atau wingit. Sumber yang pernah mendampingi pria berjuluk The Smiling General itu melakukan laku mistis mengungkapkan, Gunung Lawu jadi tempat favorit Soeharto. Gunung Lawu memang merupakan salah satu pusat kekuatan mistik di Jawa“Saya pernah mengiringi beliau naik ke puncak Lawu. Ketika yang muda-muda sudah ngos-ngosan kelelahan, beliau yang saat itu juga sudah cukup berumur sama sekali tidak terlihat lelah hingga sampai puncak,” ujar sumber yang tinggal di Tawangmangu, Solo itu.Selain Lawu, tempat favorit Soeharto bersemedi adalah tempat keramat di Gunung Srandil, Dieng, danau Pacitan, dan sebuah gua di Cilacap. Paranormal Permadi,Adjikosoemo, dan sejarawan MT Arifin membenarkan tempat-tempat itu merupakan tempat yang sering dipakai semedi Soeharto.Tak hanya bertapa di tempat keramat, Soeharto sering melakukan ritual berendam diri dalam air atau dalam kepercayaan Jawa disebut tapa kungkum. Tapa kungkum itu dilakukan Soeharto sejak muda bahkan ketika sudah menjabat presiden.Tempat-tempat yang sering digunakan kungkum Soeharto adalah Petilasan Panembahan Senopati di Dlepih, Tirtomoyo, Wonogiri. Pelaku kebatinan yang cukup akrab dengan almarhum Ny Tien Soeharto menuturkan, tempat tersebut sering dikunjungi Soeharto sejak muda hingga menjelang menjabat presiden.Sedangkan di saat menjadi Pangdam Diponegoro, tempat kungkum Soeharto adalah di Kaligarang, Semarang. Di tempat Soeharto dulu sering kungkum itu, sekarang dibangun sebuah monumen yang disebut Tugu Soeharto.Setelah menjadi presiden, Soeharto masih sering menjalani ritual itu. Lokasi yang dipilih adalah sebuah tempat di Bogor. Tempat itu bukan lagi lokasi terbuka karena sudah didirikan sebuah bangunan rumah. Rumah ini dimiliki Almarhum Pak Sudjono Humardani, salah satu penasehat spiritual Soeharto.Tapa kungkum dipercaya tidak hanya berefek secara mistis. Namun juga membangun kekuatan fisik agar lebih kuat dan tahan terhadap serangan penyakit. Seseorang yang rajin melakoninya akan menjadi lebih sehat. Ia akan memiliki kesehatan organ pernapasan yang tangguh serta tidak mudah lelah meskipun sudah dalam kondisi tua.Selain laku mistis, putra Sukirah dan Kertorejo itu juga senang mengoleksi pusaka untuk menambah kekuatannya. Salah satu pusaka yang dipinjam Soeharto untuk menambah kekuatannya adalah pusaka andalan Kraton Solo.Dan tidak hanya itu, Soeharto juga dipercayai memiliki “pendamping”. Pendamping ini adalah salah satu Raja perempuan alam bawah laut. Dia adalah kakak seperguruan Nyai Roro Kidul. Siapakah dia?Mbak Tutut dan Keris Kraton SoloMantan Presiden Soeharto dinilai memiliki umur yang lebih panjang dibanding tokoh-tokoh satu zaman-nya. Kini, Soeharto berusia 87 tahun. Dia diyakini memiliki trik untuk menjaga agar umurnya panjang. Selain laku di Gunung Lawu, Soeharto juga pernah meminjam keris pusaka kraton Solo.Bagaimana kisah mengenai Soeharto dan keris kraton Solo ini? Detikcom melalui detikportal telah menuliskan kisah ini dalam laporan khusus yang dipublikasikan pada 15 Juni 2006. Menarik untuk disimak. Berikut cuplikannya:Suatu hari di Bandara Adi Sumarmo, Surakarta. Putra-putri Paku Buwono (PB) XII, Raja Surakarta, bertangisan. Saat itu, mereka mengantar kepergian pusaka andalan kraton. Pusaka itu akan dibawa ke Jakarta karena akan dipinjam Presiden Soeharto.Peristiwa itu masih membekas betul dalam ingatan KGPH Puspo Hadikusumo, putra ketiga PB XII. Kapan persisnya peristiwa itu terjadi dia memang kesulitan lagi mengingatnya. Salah satu pangeran yang mendapat kepercayaan memelihara pusaka kraton Solo itu, memperkirakan kejadian itu terjadi saat Soeharto baru saja menjabat presiden.Berdasarkan catatan sejarah, MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Kemudian baru 27 Maret 1968, ia dilantik menjadi presiden.Saat menjabat presiden, Soeharto memiliki penasihat spiritual yaitu Soedjono Hoemardani. Di masa awal menjabat presiden, Soedjono menyarankan Soeharto agar mencari kekuatan pendukung secara magis. Kekuatan pendukung itu berupa pusaka andalan para raja di Jawa yang tersimpan di Kraton Surakarta.Setelah Soeharto setuju, lalu Soedjono menemui PB XII mengutarakan maksud tersebut. PB XII mengizinkan lalu mengajak Ki Panji Mloyo Hamiluhur mengambil dan menyerahkannya kepada Soedjono. Apa pusaka kraton yang dipinjam itu, hingga kini belum jelas. Puspo hanya menyebut pusaka itu merupakan pusaka sangat penting bagi kraton.Menurut sejumlah sumber, di antara sejumlah pusaka yang dimiliki Kraton Solo, ada satu pusaka utama yang kedudukannya jauh di atas pusaka-pusaka tersebut. Pusaka itu berupa keris bernama Kanjeng Kiai Ageng. Apakah keris itu yang dipinjam, Puspo enggan membeberkan.“Saat itu semua menangis karena yang dibawa itu adalah pusaka andalan kraton. Tapi apa boleh buat, Sinuhun sudah mengizinkannya,” tutur Puspo kepada detikcom.Belasan tahun kemudian atau pada tahun 1985, Soeharto kembali menyampaikan niat untuk meminjam pusaka Kraton Solo. Perantara saat itu tetap penasihat spiritualnya, Soedjono. Sementara yang diminta mengambil adalah almarhum Panji Mloyo Hamiluhur, tokoh spiritual Kraton Surakarta.PB XII telah mempersilakan Ki Panji Mloyo untuk memilih sendiri pusaka yang akan dipinjam Pak Harto. PB XII telah menetapkan sebuah malam untuk mengambil pusaka itu. Namun pada malam yang ditentukan itu ternyata terjadi kebakaran hebat di kraton. Akibatnya pemilihan dan pengambilan pusaka itu dibatalkan.Selanjutnya apakah proses peminjaman itu benar-benar terjadi, hingga kini masih menjadi teka-teki. GPH Puger, putra PB XII yang mengetahui rencana peminjaman itu mengaku tidak tahu. “Sebaiknya hal itu tidak ditanyakan kepada saya,” kata Puger.Kini puluhan tahun telah berlalu. Soeharto telah berumur 87 tahun. Ia telah lengser dari kursi presiden. Sejumlah kasus hukum dan penyakit membelit Soeharto. Berkali-kali mantan presiden itu masuk rumah sakit namun kemudian ia pulih kembali. Masuk rumah sakit lagi dan pulih lagi.Banyak yang meyakini penguasa RI 32 tahun itu memiliki kesaktian dan jimat yang memberati kehidupannya. Sejumlah tokoh spiritual yang menggeluti dunia mistis menyarankan Soeharto agar segera membersihkan diri.Membersihkan diri, tak hanya dalam arti meminta ampun dan mendekatkan diri kepada Tuhan, namun juga harus melepaskan diri dari jimat dan pusaka-pusaka yang mendampinginya selama ini.“Secara spiritual dia harus melakukan acara-acara ritual guna mencabut semua kekuatan atau ilmu mistik yang telah dimiliki,” kata paranormal Ki Joko Bodo.Dan beberapa hari terakhir sebuah informasi datang dari sumber di Cendana. Disebutkan putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, akan mengembalikan sebuah pusaka ke Kraton Surakarta. Pusaka itu dipinjam ayahnya ketika masih berkuasa dulu.Namun sumber itu juga menyebutkan niat Tutut, demikian Hardiyanti biasa dipanggil, tidak terlaksana. Pihak Kraton Surakarta menolak menerima pusaka tersebut. Benarkah? Masih perlu ditelusuri lagi, karena pihak Kraton mengaku tidak pernah menerima kedatangan Tutut dalam beberapa pekan terakhir untuk kepentingan tersebut.Seperti diketahui hingga saat ini di Kraton Surakarta terdapat dua putera PB XII yang mengangkat diri sebagai raja menggantikan ayahnya. Pertama adalah KGPH Hangabehi, yang mengangkat diri sebagai PB XIII. Ia tetap berada di dalam komplek Kraton Surakarta.Sedangkan kedua, KGPH Tedjowulan juga mengangkat di sebagai PB XIII dengan dukungan para kerabat dan sebagian besar putra PB XII, namun dia ‘bertahta’ di luar kraton, tepatnya di kediaman keluarga Mooryati Soedibyo di Badran Solo.Jika Tutut hendak mengembalikan pusaka kraton, nalarnya dia akan datang ke komplek Kraton Surakarta di Baluwarti, Solo, tanpa mempertimbangkan PB XIII yang mana yang berada di dalam kraton. Namun GPH Puger, adik seibu Hangabehi, mengaku tidak tahu-menahu adanya kedatangan Tutut ke kraton tersebut dalam beberapa pekan terakhir.Padahal, menurut pengakuan Puger, setiap ada tamu penting yang datang ke kraton dia selalu diminta untuk ikut menyambut. Apalagi jika kedatangan tamu itu berkaitan dengan aspek spiritual. Wajar saja karena Puger selama ini memang dikenal mendalami dunia tersebut. Dia pulalah yang dulu mencarikan ‘hari baik’ untuk penobatan kakaknya.“Saya tidak tahu kalau pengembalian itu dilakukan secara personal kepada seseorang yang mengatasnamakan kraton atau justru Mbak Tutut salah jalan dengan mengembalikannya kepada orang yang salah,” ujar Puger.Yang dimaksud Puger pengembalian kepada personal adalah pembicaraan itu dilakukan di luar kraton antara Tutut dengan seorang keluarga yang memiliki kewenangan membicarakan hal-ikhwal kraton. Kalau memang hal itu terjadi, biasanya orang tersebut akan langsung dilaporkan ke kraton secara resmi. Dan menurut Puger, hingga saat ini hal itu juga tidak terjadi.Sedangkan yang disebutnya sebagai salah jalan adalah pengembalian itu dilakukan kepada pihak Tedjowulan. Puger yang berseberangan, menyebut kubu Tedjo sebagai pihak yang tidak berwenang lagi mengaku-aku sebagai pengelola kraton.Namun dugaan Puger itu ternyata juga dibantah oleh pihak GPH Suryo Wicaksono, putra PB XII yang berpihak kepada Tedjowulan. Gusti Nenok, demikian dia akrab disapa, bahkan terkejut mendengar adanya kabar tersebut. “Tidak ada pengembalian pusaka kepada kami. Saya selalu menyertai Sinuhun (PB XIII Tedjowulan) di setiap acaranya,” paparnya.Gusti Nenok mengungkapkan, tanggal 28 Mei lalu ikut mendampingi Tedjowulan menjenguk Soeharto yang terbaring sakit di RSPP. Saat itu, mereka diterima Mbak Titik dan Mbak Tutut. “Namun keduanya tidak membicarakan hal tersebut (pengembalian pusaka) kepada kami,” paparnya.Sama dengan Puspo dan Puger, Nenok membenarkan ada sejumlah pusaka Kraton Surakarta yang dipinjam Soeharto pada awal-awal dia berkuasa. Nenok juga menyebut perantara peminjaman adalah Soedjono Hoemardani.Pusaka yang dipinjam itu, menurut Nenok, adalah beberapa pusaka berupa panji-panji dan umbul-umbul peninggalan masa Majapahit, wayang, gamelan. Pusaka itu kata Nenok telah dikembalikan setelah Pak Harto lengser. Ia tidak tahu bila masih ada keris atau tombak yang belum dikembalikan.Keterangan dari Nenok ini dibantah oleh KGPH Puspo Hadikusumo. Putra ketiga PB XII ini termasuk 10 orang dari 35 putra-putri PB XII yang mendapat kepercayaan memelihara pusaka kraton. Saat itu dia dipercaya bersama KGPH Hangabehi (putra pertama PB XII) dan KGPH Hadi Prabowo (putra kedua).Menurut pria yang tidak mau terlibat konflik suksesi Raja Solo, yang meminjam pusaka wayang dan gamelan adalah Presiden Soekarno. Yang dipinjam saat itu adalah seperangkat wayang pusaka kraton yang bernama Kiai Kadung dan saat ini sudah dikembalikan.Mengenai pusaka yang dipinjam Soeharto, Nenok enggan menjelaskan apakah pusaka itu saat ini telah dikembalikan ke kraton. Namun dia berharap, jika memang ada inisiatif dari keluarga Cendana untuk mengembalikan pusaka, sebaiknya pihak kraton mau menerimanya. (detikcom/g)

Bung Karno Dan Para Isteri ,Hati yang Melihat Wanita

[ GATRA Printed Edition ]

Jakarta, 7 Juni 2001 00:12RUMAH bercat hijau di Jalan Bonang 62, Jakarta Pusat, cukup unik. Di tembok terasnya tertulis ''Srihana-Srihani''. Tulisan itu cukup mencolok, berwarna kuning keemasan setinggi 40 sentimeter. Setiap orang yang melintas di depan rumah itu selalu menduga, Srihana-Srihani adalah nama pemilik rumah. Padahal, si empunya rumah bernama Hartini, janda mantan Presiden Soekarno, atau Bung Karno (BK).

Srihana-Srihani adalah nama samaran ketika BK berkirim surat dengan Hartini. Srihana nama samaran BK, sementara Srihani untuk Hartini. ''Ah, itu kenangan lama. Tapi, saya suka nama samaran pemberian Bapak,'' katanya mengenang. Seperti apa isi surat-surat itu? ''Itu urusan pribadi, tapi Bapak selalu menulis yang indah-indah,'' Hartini menambahkan.

Soal surat-menyurat, BK sangat pintar memanjakan istri-istrinya dengan kata-kata puitis. Seperti surat-suratnya pada Yurike Sanger. Lihat saja cuplikan surat untuk Yurike saat BK tak bisa mengunjunginya.
Dear darling Yury,Today I cannot come.I'm so busy, thatI cannot find time tosee you. But I dosee you in my heart.Take good care of yourself

Gaya puitisnya ternyata menular juga ke Fatmawati. Saat BK meninggal pada 21 Juni 1970, Fatmawati tidak hadir melepas kepergian suaminya. Namun, ia mengirim karangan bunga bertuliskan: ''Tjintamu jang selalu mendjiwai rakjat. Tjinta Fat.'
Makna pandangan pertama BK tak dapat ditebak. Sekadar perhatian, atau menanamkan simpati bagi perempuan yang kelak diperistrinya. Kadang-kadang, ia melakukan hal yang tak terduga. Saat Fatmawati minta pendapat pada BK tentang pinangan anak wedana terhadapnya, BK malah menjawab pinangan itu untuk dirinya sendiri. BK minta Fatmawati menolak pinangan itu, dan menjanjikan waktu enam bulan untuk ''menyelesaikan urusan'' dengan Inggit Ganarsih, istri pertamanya.

Hartini merasa, perhatian BK natural, tidak dibuat-buat, saat pertama kali ia bertemu dengannya di Salatiga. Ketika bersalaman, BK bertanya: rumahnya di mana, anaknya berapa, suaminya siapa. Setelah pertemuan itu, datang sepucuk surat untuk Hartini. Lewat surat-menyurat itulah, hati mereka bertaut.

Yurike Sanger tak menduga saat orang nomor satu di Indonesia kala itu menghampirinya ketika ia menjadi anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika. Barisan pemuda-pemudi berpakaian daerah sebagai pagar betis, saat Presiden Soekarno ada acara resmi dengan tamu negara.
BK menghentikan langkahnya di depan Yurike saat berjalan menuju mobilnya. ''Siapa namamu?'' ''Yurike, Pak,'' jawabnya sambil tergagap. Sebelum BK pergi, ia sempat berpesan: Yurike tak boleh memakai nama berakhiran ''ke'' atau ''ce''. ''Pakai Yuri saja, ya,'' pesan BK. Pandangan pertama dan perhatian sangat manusiawi yang dilakukan BK itu membuat Yurike takluk ketika BK meminangnya.

Banyak hal yang membuat para istri dan mantan istri BK menilai BK adalah suami dan bapak yang bertanggung jawab. Sikapnya penuh perhatian, telaten, dan tak pilih kasih. ''Bapak telaten dan penuh perhatian pada semua istrinya. Kita ndak dibeda-bedakan,'' kata Hartini. Setiap Jumat sampai Minggu, BK menyempatkan diri berkunjung ke Bogor, tempat Hartini dan kedua anaknya tinggal di pavilyun Istana Bogor.
''Ia tahu dan menghormati kewajibannya,'' kata Yurike. Meskipun, hal itu kadang menjengkelkannya. Maklum, BK punya kebiasaan harus kembali ke Istana Merdeka pagi-pagi sekali, sehabis menginap di rumahnya, di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Kadang-kadang, BK pergi dengan tergesa dan tak sempat cuci muka.

Semua itu dilakukan agar di mata anak-anaknya, BK tetap menjadi seorang bapak yang penuh perhatian. ''Bung Karno harus mencium anak-anaknya satu per satu sebelum mereka berangkat ke sekolah. Mengecek pekerjaan rumah dan memeriksanya dengan teliti,'' tutur Yurike.
Untuk urusan sekolah anak-anak, BK selalu turun tangan. ''Semua rapor anak-anak, Bapak sendiri yang neken,'' kata Hartini. Bukan itu saja, jika ada pelajaran yang jelek nilainya, BK turun tangan memberikan penjelasan langsung.
Tanggung jawabnya yang tinggi itu membuat semua istri dan mantan istri BK menaruh hormat kepada sang suami. Dalam sejarah hidup BK, ada delapan wanita yang pernah menjadi istrinya.
Ketika masih mahasiswa, BK dijodohkan dengan Utari, putri pendiri Sarekat Islam (SI), H.O.S. Tjokroaminoto. Saat itu, BK mondok di rumah Haji Sanusi, yang kebetulan aktivis SI, di Bandung.

Dalam perjalanannya, hubungan mereka lebih sebagai kakak beradik. BK justru lebih dekat dengan Inggit Ganarsih, istri Haji Sanusi. Jalinan hubungan itu makin serius, yang mendorong mereka berterus terang kepada Haji Sanusi dan Tjokroaminoto.

Utari akhirnya dikembalikan kepada orangtuanya oleh BK, dalam keadaan masih gadis. Sementara itu, Inggit --yang lebih tua 12 tahun dari BK-- dinikahi setelah masa cerainya dari Haji Sanusi selesai, pada 1923.

Biaya studi Kusno --begitu panggilan Inggit terhadap BK-- setelah menikah dengan Inggit, ditanggung Inggit sampai ia mendapat gelar insinyur pada 1926. Inggit berperan besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan BK.
Saat BK dipenjarakan di Sukamiskin, karena kegiatan politik, Inggit setia menemani dan menunggu sampai masa hukumannya habis. Karena hanya dia yang boleh menjenguk BK di penjara, otomatis Inggit yang menjadi penghubung antara suaminya dan para pejuang lain, secara sembunyi-sembunyi.

Untuk menulis pesan BK, Inggit menggunakan kertas rokok lintingan. Ketika itu, Inggit memang berjualan rokok buatan sendiri. Rokok yang diikat dengan benang merah hanya dijual kepada para pejuang, di dalamnya berisi pesan-pesan BK.
Hal yang sama juga dilakukan saat BK diasingkan di Ende, Flores (1934), hingga ia dipindah ke Bengkulu (1938). Inggit bisa membesarkan hati BK, memberikan dorongan semangat, membagi suka-duka. Tak mengherankan jika di depan peserta Kongres Indonesia Raya di Surabaya (1932), Soekarno menjuluki Inggit sebagai ''Srikandi Indonesia''.

Meski pernikahan Inggit dengan BK tidak diakaruniai anak, mereka memiliki dua anak angkat: Ratna Djuami dan Kartika. Inggit akhirnya diceraikan BK pada 1942. Alasannya, ia tak mau dimadu, ketika Soekarno mengajukan permohonan menikah dengan Fatimah alias Fatmawati.
Fatmawati adalah anak tunggal pasangan Hassan Din dan Siti Khatidjah, yang saat di Bengkulu mondok di rumah BK. Usianya masih 15 tahun, dan menjadi teman sekolah kedua anak angkat BK dan Inggit di sekolah Katolik, Rooms-Katholik Vakschool.

Alasan ketertarikan BK pada Fatmawati, salah satunya, adalah ingin mendapatkan keturunan setelah 18 tahun menikah tidak dikaruniai putra. Fatmawati menyetujuinya asalkan tidak dimadu. Bahkan, ia akan menerima BK jika sudah menceraikan Inggit secara baik-baik.

Untuk urusan itu, BK meminta pendapat dari rekan seperjuangannya, Bung Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH Mas Mansyur. Pada 1943, BK menikah dengan Fatmawati secara wali. Saat itu, usia Fatmawati 19 tahun, dan Soekarno 41 tahun. Nama Fatmawati adalah pemberian BK, yang berarti bunga teratai.

Fatmawati banyak menenami BK sejak menjelang proklamasi kemerdekaan. Ketika BK dan Bung Hatta diculik ke Rengasdengklok, ia menyertainya bersama Guntur yang masih bayi. Di masa kemerdekaan, Fatmawati menjadi ibu negara. Setelah pengakuan kedaulatan RI, keluarga BK tinggal di Jakarta, menempati Istana Merdeka. Dari pernikahan itu, terlahir lima anak: Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh.

Kisah Hartini yang dinikahi BK pada Januari 1952 agak berbeda dari istri sebelumnya. Ia bersedia dimadu. Hartini memutuskan menikah dengan BK setelah mendapat restu dari kedua orangtuanya. ''Kata orangtua saya, dimadu itu abot (berat), biarpun oleh raja atau presiden,'' kata Hartini menirukan nasihat orangtuanya.

Sebelum dinikahi, Hartini mengajukan syarat agar Ibu Fatmawati tidak diceraikan dan tetap menjadi first lady. ''Saya tidak mau Ibu Fat diceraikan, karena kami sama-sama wanita,'' kata Hartini, yang melahirkan dua anak dari BK: Taufan (almarhum) dan Bayu.

Ratna Dewi Soekarno, atau Dewi Soekarno, 61 tahun, dikenalkan pada BK karena adanya latar politik bisnis. Pertemuan terjadi pada Juni 1959, ketika Bung Karno mengunjungi kelab malam Copacabana di Tokyo. Dewi, nama aslinya Naoko Nemoto, bekerja sebagai penyanyi di kelab malam tersebut. Saat itu usianya masih 19 tahun. Ia menyanyikan Bengawan Solo saat menyambut BK.

Dengan dicomblangi Masao Kubo, Direktur Utama Tonichi Inc, hubungan mereka berlanjut sampai ke pelaminan, 3 Maret 1962. Berkat peran Dewi itulah, Tonichi mendapat banyak proyek dari Pemerintah RI.
Kehadiran Dewi mampu menyisihkan Sakiko Kanase, yang lebih dulu diperkenalkan kepada BK oleh perusahaan Kinoshita. Sakiko, yang sempat masuk Islam dan berganti nama menjadi Saliku Maisaroh, kecewa dan bunuh diri, tiga minggu setelah Dewi menikah dengan BK.
Dewi, yang belakangan pernah menghebohkan dengan buku Madamme D'Syuga, pada awalnya kurang mendapat simpati di kalangan putra-putri BK. Guntur, misalnya, memelesetkan nama Dewi menjadi ''Deweh''. Dan ia menjuluki istri-istri BK, selain Fatmawati, sebagai ''hinul-hinul markindul''.

Di sisi lain, Dewi sangat berbakat di bidang politik. Dialah yang merekatkan hubungan BK yang retak dengan militer pasca-G-30-S/PKI. Dewi berupaya mengakrabkan kembali Soekarno dengan Jenderal Soeharto, dan Jenderal Nasution. Dengan BK, Dewi dianugerahi satu putri, Kartika Sari Dewi Soekarno.

Pernikahan BK dengan Haryati tidak banyak terekspose. Ia tidak begitu menonjol dibandingkan dengan istri-istri BK lainnya. Pada 1980-an, namanya mencuat saat berperkara soal tanah hadiah dari BK di Jalan Comal, Surabaya. Atau, saat ia kehilangan kancing-kancing baju dan sekaligus beberapa baju peninggalan BK. Setelah bercerai dengan BK, Haryati menikah dengan Sakri. Dari pernikahannya dengan BK, ia dikaruniai satu putri, Ayu Gembirowati.

Yurike Sanger, atau Yuri, adalah istri terakhir dan termuda BK. Saat dinikahi, usianya baru sweet seventeen, dan masih kelas II SMA. Anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika itu pada dasarnya seorang yang minder dan pemalu. Ia justru menjadi percaya diri setelah sering diajak ngobrol oleh BK. ''Hanya orang minder sajalah yang tidak berani menghadapi, dan melarikan diri dari persoalan yang menghadangnya,'' kata Yurike menirukan pesan BK.

''Kalau saya tidak menerima tawaran Ibu Lia untuk menjadi Barisan Bhinneka Tunggal Ika, tak mungkin saya bisa bertemu dan hidup bersama dengan Bung Karno,'' tuturnya. Yuri mengaku cepat dewasa dalam berpikir, karena BK banyak mengajari berbagai hal, termasuk bagaimana harus menempatkan diri.

Sekarang, genap satu abad lahirnya Bung Karno. Rangkaian seremoni disiapkan untuk menggelar gawe besar itu. Hartini, salah satu istri BK yang masih hidup, mengaku terharu mendengar akan digelarnya acara tersebut. ''Saya merasa terharu, dan senang,'' kata penggemar warna ''hijau botol'' itu. ''Saya ingat saat-saat terakhir Bapak. Dikucilkan. Hanya boleh ketemu sama keluarganya, dan dokter saja.''

Di usianya yang 77 tahun, Hartini kini menghabiskan waktunya dengan aktivitas yang ringan. ''Kegiatan saya sehari-hari, ya, ngebon (berkebun), ngaji, baca koran, menata rumah, arisan, kadang belanja. Itu saja. Nggak neko-neko (aneh-aneh).'' Hidupnya sangat sederhana. Sebagai janda presiden, ia mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah. Jumlahnya? Ia tak mau menyebut angka. ''Ya, kalau jujur, tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi, saya selalu berupaya agar bisa membayar rekening listrik, telepon, pembantu....''
Ketika ditanya tentang pengalamannya yang paling berkesan bersama BK, wanita yang tidak berkebaya sejak BK meninggal itu menuturkan, ''Selama mendampingi Bapak, seluruh hidup saya sangat berkesan. Makanya, saya sangat berterima kasih, Allah telah menunjuk saya mendampingi Bapak sampai akhir hayatnya,'' katanya dengan suara serak dan mata berkaca-kaca.
[Dewi Sri Utami][Edisi Khusus Gatra Nomor 29 Beredar 4 Juni 2001]
URL: http://www.gatra.com/2001-06-07/versi_cetak.php?id=6900

Soekarno

Soekarno



Presiden Indonesia Pertama
Masa jabatan17 Agustus 1945 – 12 Maret 1967
Wakil
Mohammad Hatta
Pendahulu
Jabatan terbentuk
Pengganti
Soeharto
Tanggal lahir
6 Juni 1901Blitar, Jawa Timur
Meninggal
21 Juni 1970 (umur 69)Jakarta
Partai politik
PNI
Pasangan
Fatmawati (salah satunya)
Ir. Soekarno1 (6 Juni 1901 - 21 Juni 1970) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 - 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945.
Ia menerbitkan Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial itu, yang konon, antara lain isinya adalah menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga kewibawaannya. Tetapi Supersemar tersebut disalahgunakan oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk merongrong kewibawaannya dengan jalan menuduhnya ikut mendalangi Gerakan 30 September. Tuduhan itu menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang anggotanya telah diganti dengan orang yang pro Soeharto, mengalihkan kepresidenan kepada Soeharto.
Daftar isi[sembunyikan]
1 Latar belakang dan pendidikan
1.1 Keluarga Soekarno
2 Masa pergerakan nasional
3 Masa penjajahan Jepang
4 Masa Perang Revolusi
5 Masa kemerdekaan
5.1 Sakit hingga meninggal
6 Tentang nama Soekarno
6.1 Achmed Soekarno
7 Sumber
8 Lihat pula
9 Pranala luar
//

[sunting] Latar belakang dan pendidikan
Soekarno dilahirkan dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, Jawa. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali [1].
Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke Hoogere Burger School (H.B.S.) di sana sambil mengaji di tempat Tjokroaminoto. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).
Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.

[sunting] Keluarga Soekarno
Istri Soekarno
Oetari
Inggit Garnasih
Fatmawati
Hartini
Ratna Sari Dewi Soekarno (nama asli: Naoko Nemoto)
Haryati
Putra-putri Soekarno
Guruh Soekarnoputra
Megawati Soekarnoputri, Presiden Indonesia masa jabatan 2001-2004
Guntur Soekarnoputra
Rachmawati
Sukmawati
Taufan dan Bayu (dari istri Hartini)
Kartika Sari Dewi Soekarno (dari istri Ratna Sari Dewi Soekarno)

[sunting] Masa pergerakan nasional
Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.
Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hassan.
Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu.
Soekarno baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.

[sunting] Masa penjajahan Jepang
Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk "mengamankan" keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer.
Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hookokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI, tokoh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur dan lain lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya tokoh-tokoh nasional bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya.
Presiden Soekarno sendiri, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mengatakan bahwa meski sebenarnya kita bekerjasama dengan Jepang sebenarnya kita percaya dan yakin serta mengandalkan kekuatan sendiri.
Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi Kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok.
Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Bagoes Hadikoesoemo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan kaisar memberikan Bintang kekaisaran (Ratna Suci) kepada tiga tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan Bintang itu membuat pemerintahan pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat Vietnam yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri.
Namun keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang,antara lain dalam kasus romusha.

[sunting] Masa Perang Revolusi

Ruang tamu rumah persembunyian Bung Karno di Rengasdengklok.
Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI,Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan moment tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada dimana 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.
Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu. (dibawah Inggris) meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jendral A.W.S Mallaby.
Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.
Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan,sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensiil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.
Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

Masa kemerdekaan
Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.
Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat dikalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet semumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.
Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika. Ketimpangan dan konflik akibat "bom waktu" yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang merubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam pemecahan konflik juga menjadi perhatiannya. Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.
Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRT).
Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak ia "bercerai" dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, pada tahun 1956, akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia, dan puncaknya, pemberontakan G 30 S, membuat Soekarno di dalam masa jabatannya tidak dapat "memenuhi" cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Sakit hingga meninggal

Bagian ini membutuhkan pengembangan.
Soekarno sendiri wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, setelah mengalami pengucilan oleh penggantinya Soeharto. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur, dan kini menjadi ikon kota tersebut, karena setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno.

Tentang nama Soekarno
Nama lengkap Soekarno ketika lahir adalah Kusno Sosrodihardjo. Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa; oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno. Di kemudian hari ketika menjadi Presiden R.I., ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda). Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah.
Sebutan akrab untuk Ir. Soekarno adalah Bung Karno.

Achmed Soekarno
Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Achmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, "Siapa nama kecil Soekarno?" karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Entah bagaimana, seseorang lalu menambahkan nama Achmed di depan nama Soekarno. Hal ini pun terjadi di beberapa Wikipedia.
Dalam buku biografi Sukarno yang ditulis oleh Cindy Adams (Soekarno, an autobiografy as told Cindy Adams)kemudian diterjemahkan dengan Sukarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sukarno menyebutkan bahwa nama Achmed di dapatnya ketika menunaikan ibadah haji.
Dan dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Sukarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.

Sakit Soekarno, Soeharto, dan Bangsa Ini

Sakit Soekarno, Soeharto, dan Bangsa Ini
Endang Suryadinata
Setiap orang pernah sakit. Tak ada orang yang bisa lolos, termasuk mereka yang pandai menjaga kesehatan sekalipun, kadang bisa sakit. Bahkan sekuat dan sehebat apa pun penguasa dunia ini, hidupnya juga bisa terancam sakit. Tak terkecuali dua presiden negeri ini, Soekarno dan Soeharto.
Kita mulai dari Soekarno. Presiden Pertama RI Soekarno positif mengidap gangguan ginjal dan pernah dirawat di Wina pada 1961 dan 1964. Takut ginjal kirinya diangkat, seperti disarankan Prof Dr K Fellinger dari Fakultas Kedokteran Wina, Bung Karno lebih menyukai obat tradisional China atau melakukan akupunktur. Selama menjadi Presiden, layanan kesehatan untuk mengatasi sakit Bung Karno masih baik-baik dan proporsional.
Namun, setelah peristiwa kudeta merangkak, yakni Supersemar 1966, dan secara perlahan tetapi pasti kekuasannya "dipreteli", layanan kesehatan kepada Bung Karno bisa dikatakan amat tidak memadai, bahkan sangat minim. Bayangkan, untuk urusan sakit gigi saja, Bung Karno harus diawasi ketat, padahal dia masih menjabat sebagai presiden hingga Maret 1967.
Kisah itu boleh jadi pernah kita baca dari buku yang ditulis drg Oei Hong Kian, dokter gigi pribadi Bung Karno, seperti pernah ditulis majalah Intisari.
Kisahnya terjadi pada Januari 1967, saat drg Oei Hong Kian diminta ke Istana Negara karena Bung Karno sakit gigi. Karena peralatan gigi di Istana sudah amat kuno, terpaksa alat-alat Dr Oei diangkut ke Istana. Pasalnya, saran drg Oei Hong Kian agar Bung Karno dirawat di tempat praktiknya tidak diterima.
Lebih parah lagi, ketika Bung Karno harus terusir dari istana, pasca-Soeharto diangkat jadi Pejabat Presiden pada Maret 1967, secara resmi Bung Karno menjalani karantina atau tahanan rumah di Bogor. Sejak saat itu, layanan untuk mengatasi sakit Bung Karno bisa dikatakan kurang bagus. Dunia luar, bahkan keluarga dekat Bung Karno, pun tidak tahu kondisi Bung Karno yang sebenarnya. Yang sedikit kita tahu, menurut pengakuan Mahar Mardjono, saat Bung Karno sakit, obat yang diresepkan hanya disimpan di laci karena ada pesan demikian.
Tidak heran jika kemudian menyebar kasak-kusuk Soekarno ditelantarkan atau dibiarkan menderita sakit tanpa penanganan medis memadai. Dari ucapan Mahar Mardjono kita tahu, ternyata dokter di Indonesia masih belum bisa independen karena masih bisa ditekan oleh kekuatan politik sehingga standar pelayanan medis yang sepantasnya tidak diberikan kepada pasien. Tidak heran di saat-saat akhir hidupnya, fisik Bung Karno tampak sangat memprihatinkan.
Akhirnya sosok kelahiran Blitar, 6 Juni 1901, itu wafat dalam kesepian pada 20 Juni 1970, tanpa ada liputan semarak media. Kenyataan pahit akan sakitnya Bung Karno selama ini ditutupi, padahal seharusnya para saksi sejarah berani berbicara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
Pelayanan Soeharto
Pelayanan terhadap Soekarno berbeda sekali dengan pelayanan medis untuk Soeharto pascalengsernya pada 21 Mei 1998. Tim dokter langsung dibentuk, bahkan berasal dari dokter-dokter terbaik negeri ini. Bahkan, ketika baru-baru ini ada yang tak beres dengan usus Pak Harto, operasi dengan tenaga serta alat-alat medis tercanggih pun dilakukan. Para pejabat negara atau tamu-tamu lain berdatangan membesuk. Kita gembira melihat mantan orang kuat Orba itu sembuh, seperti diberitakan Kompas (9/5).
Jadi, pelayanan medis kepada para mantan presiden seharusnya seperti yang diberikan kepada Soeharto. Juga dengan liputan media yang luas sehingga rakyat tahu akan kondisi mantan presidennya. Tidak perlu ada sejarah yang ditutupi. Kita tidak perlu dendam pada Soeharto, tetapi proses hukum terhadapnya perlu dilakukan demi kejelasan sejarah. Setelah proses hukum selesai, kita semua harus rela memaafkan Soeharto, seperti disarankan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Otokritik
Jika menyimak sakit Bung Karno, kemudian sakit Soeharto, ada sesuatu yang membuat kita harus berani melakukan otokritik. Ternyata, jujur harus diakui, kita sering diliputi ketakutan menatap sejarah para pemimpin kita, yang di dalamnya juga terangkum sejarah masa lalu kita sebagai bangsa. Sikap demikian jelas tidak menunjukkan kematangan sama sekali.
Akibatnya, seperti dikatakan Amien Rais di berbagai kesempatan, kita sebenarnya merupakan bangsa yang sakit. Meski berbagai diagnosis sudah dilakukan, di antaranya meminta bantuan IMF dan Bank Dunia, penyakitnya belum sembuh, bahkan kian parah.
Yang lebih menyedihkan, kita juga menjadi bangsa besar yang amat minim dengan rasa percaya diri. Kita sering dihinggapi rasa minder, boleh jadi karena utang kita yang 150 miliar dollar AS. Kita berkewajiban agar bisa sembuh dari sakit dan kembali menggapai kejayaan seperti di era Majapahit. Bagaimana caranya?
Tentu ada banyak jawaban. Tetapi, dari perspektif sejarah, kita perlu menjadi bangsa yang berani menatap masa lalu. Misalnya, hingga kini masih banyak kasus dari masa lalu yang coba ditutupi, mulai dari Tragedi 1965 hingga Tragedi Mei 1998. Ada jutaan korban atau anak cucu korban yang masih terstigma oleh kasus ini atau itu.
Konyolnya, pemerintah sendiri takut menghadapi kenyataan sejarah. Ini bisa dibaca dari terbengkalainya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diundangkan Presiden Megawati Soekarnoputri, 6 Oktober 2004. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya terbentuk
6 April 2005 belum bisa dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas, 22/4). Konyolnya, banyak orang meremehkan rekonsiliasi. Untuk apa? tanya mereka.
Padahal, meremehkan rekonsiliasi sama dengan meremehkan masa lalu atau mengabaikan sejarah sendiri. Akibatnya, kita tetap menjadi bangsa yang gagal. Bukan bangsa yang unggul, seperti diharapkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Tocqueville (1805-1859) mengingatkan kita, "Karena masa lalu gagal menerangi masa depan, benak manusia mengelana di tengah kabut".

Endang Suryadinata Peminat sejarah Indonesia- Belanda, alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam

Soeharto, Wikipedia Indonesia

Soeharto

Presiden Indonesia ke-2
Masa jabatan12 Maret 1967 – 21 Mei 1998
Wakil
Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973)Adam Malik (1978)Umar Wirahadikusumah (1983)Sudharmono (1988)Try Sutrisno (1993)B.J. Habibie (1998)
Pendahulu
Sukarno
Pengganti
B.J. Habibie
Tanggal lahir
8 Juni 1921Kemusuk, DI Yogyakarta
Meninggal
27 Januari 2008 (umur 86)Jakarta, Indonesia
Partai politik
Golkar
Pasangan
Siti Hartinah (almh.)
Agama
Islam
Jenderal Besar Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, (ER, EYD: Suharto), atau juga dikenal sebagai Haji Muhammad Soeharto (lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni, 1921 - Jakarta, 27 Januari, 2008[1]) adalah Presiden Indonesia yang kedua, menggantikan Soekarno. Secara informal, "Pak Harto" juga dipakai untuk menyapanya.
Ia mulai menjabat sejak keluarnya Supersemar pada tanggal 12 Maret 1967 sebagai Penjabat Presiden, dan setahun kemudian dilantik sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS.
Soeharto dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden.
Soeharto menikah dengan Siti Hartinah ("Tien") dan dikaruniai enam anak, yaitu Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).
Daftar isi[sembunyikan]
1 Latar belakang
2 Naik ke kekuasaan
3 Meredam oposisi
4 Puncak Orde Baru
5 Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru
6 Soeharto turun takhta
7 Kasus dugaan korupsi
7.1 Kasus Perdata
8 Peninggalan
8.1 Bidang Politik
8.2 Bidang Kesehatan
8.3 Bidang Pendidikan
8.4 Bidang Perekonomian
9 Wafat Soeharto
9.1 Pemakaman
10 Lihat pula
11 Referensi
12 Pranala luar


Latar belakang
Suharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Selama Perang Dunia II, dia menjadi komandan peleton, kemudian kompi di dalam militer yang disponsori oleh Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA (Pembela Tanah Air).
Setelah Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno pada 1945, pasukannya bentrok dengan Belanda yang sedang berupaya mendirikan kembali kolonialisme di Indonesia. Soeharto dikenal luas dalam militer dengan serangan tiba-tibanya yang menguasai Yogyakarta pada 1 Maret 1949 (lihat Serangan Umum 1 Maret) hanya dalam waktu enam jam. Namun gerakan ini cenderung ditafsirkan sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Penggagas sebenarnya serangan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai raja Yogyakarta, Gubernur Militer serta Menteri Pertahanan.
Di tahun berikutnya dia bekerja sebagai pejabat militer di Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Pada 1959 dia terlibat kasus penyelundupan dan kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani[rujukan?]. Namun atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat . Sebelumnya Letkol Soeharto menjadi komandan penumpasan pemberontakan di Makassar, di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang .
Pada 1961 dia mencapai pangkat brigadir jendral dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965.

Pada 1965, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat mengalami konflik internal, terutama akibat politik Nasakom yang dilancarkan Sukarno pada saat itu, sehingga pecah menjadi dua faksi, sayap kiri dan sayap kanan. Soeharto berada di pihak sayap kanan. Hal terpenting yang diperoleh Soeharto dari operasi militer ini adalah perkenalannya dengan Kol. Laut Sudomo, Mayor Ali Murtopo, Kapten Benny Murdani yang kemudian tercatat sebagai orang-orang terpenting dan strategis di tubuh pemerintahannya kelak.

Naik ke kekuasaan

Pergantian tampuk pimpinanpemerintahan Indonesia.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Gerakan 30 September
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.
Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965: "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya."1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.
Jendral Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru.
Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.
Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "musuh negara" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).
Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".
Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.
Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai "mafia Berkeley". Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini.
Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian.

Meredam oposisi
Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.

Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.
Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.
Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.
Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

Puncak Orde Baru
Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.
Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.
Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru
Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis.
Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.
Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.
Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.
Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.

Soeharto dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen pada tahun 1998.
Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.
Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.
Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Soeharto turun takhta

Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, para pendukung revolusi mendapatkan hadiahnya: Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.

Wikisource memiliki naskah atau teks asli yang berkaitan dengan:
Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia, 21 Mei 1998
Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.
Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.
Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.

Kasus dugaan korupsi
Artikel utama: Kasus dugaan korupsi Soeharto
Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.
Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.
Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[1]
Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

Kasus Perdata

Bagian ini membutuhkan pengembangan.

Peninggalan

Bidang Politik
Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak mempengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka. Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil.

Bidang Kesehatan
Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup.

Bidang Pendidikan
Dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun.

Bidang Perekonomian

Wafat Soeharto
Presiden RI Kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008. Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, itu meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari (sejak 4 sampai 27 Januari 2008) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta.
Berita wafatnya Pak Harto pertama kali diinformasikan Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol. Dicky Sonandi, di Jakarta, Minggu (27/1). Kemudian secara resmi Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan siaran pers tentang wafatnya Pak Harto tepat pukul 13.10 WIB Minggu, 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat kegagalan multi organ.
Kemudian sekitar pukul 14.40, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak.
Di sepanjang jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekitar pukul 14.55, Minggu (27/1).
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto.
Minggu Sore pukul 16.00 WIB, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lebih dulu melawat ke Cendana.

Pemakaman
Jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Senin (28/1), pukul 09.00 WIB menuju Bandara Halim Perdanakusumah. Selanjutnya, jenazah akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Solo pukul 10.00 WIB. Untuk kemudian dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo, Senin (28/1).